Aleg PKS: Bermasalah Sejak Awal, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Sulit Beroperasi Juli 2023
Jakarta (14/02) — Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Suryadi Jaya Purnama menanggapi rencana
Pemerintah yang menargetkan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 2023 ini.
Menurut pria yang akrab disapa SJP ini, sejak awal proyek dimulai hingga saat ini banyak sekali masalah yang menyertai, mulai dari penggantian pelaksana proyek yang awalnya diinisiasi akan dikerjakan Jepang kemudian dalam tender dimenangkan oleh China.
“Lalu masalah pembengkakan biaya proyek serta beberapa kecelakaan konstruksi yang terjadi selama proses pembangunan proyek,” ungkap Anggota Komisi V DPR RI ini.
Kecelakaan terakhir, imbuhnya, yang terjadi adalah ketika tabrakan antara Kereta Pegawai dan Kereta Teknis pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Kampung Cempaka, Desa Campakamekar, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Minggu (18/12/2022) yang menewaskan dua pekerja proyek asal China.
“Progres dari proyek pembangunan kereta cepat saat ini baru mencapai 84%, namun apabila proyek ini selesai sesuai dengan rencana pada bulan Juni 2023 maka masih perlu dilakukan uji coba kecepatan tinggi sebelum KCJB benar-benar dianggap layak untuk bisa digunakan secara komersial pada bulan Juli 2023,” terang Anggota DPR RI dari Dapil NTB 1 ini.
Beberapa pihak menganggap, kata SJP, waktu ujicoba yang hanya sekitar dua bulan antara bulan Juni 2023 hingga Juli 2023 terlalu singkat. Sebab Jepang yang sudah berpengalaman dalam perkeretaapian, biasanya membutuhkan satu tahun untuk melakukan pengujian dan verifikasi proyek kereta cepat.
“Banyak sekali data penting yang dikumpulkan selama uji coba, dimana kereta harus diuji pada kecepatan maksimum setelah posisi trek disesuaikan, yang penyesuaiannya bahkan terkadang hingga order milimeter karena harus sangat presisi,” pungkasnya.
SJP meminta Pemerintah cermat sebelum mengoperasikan proyek KCJB tersebut.
“Jangan sampai terlalu dipaksakan yang pada akhirnya dapat menimbulkan risiko, termasuk kecelakaan. Kita juga meminta agar Pemerintah segera menerbitkan regulasi dan berbagai standard yang diperlukan terkait operasional Kereta Cepat, agar masyarakat dapat menggunakan Kereta Cepat dengan aman dan nyaman,” tegas SJP.
“Kami mendesak agar proyek KCJB jangan sampai dijadikan pencitraan politik yang akhirnya memaksakan kesiapan operasionalnya. Kesalahan perhitungan biaya berdampak pada cost overrun, tapi kesalahan menetapkan jadwal operasional saat belum siap berdampak pada nyawa manusia penumpang kereta cepat. Siapa yang bertanggung jawab jika hal ini terjadi?,” tanya SJP prihatin.
