Kiprah PKS di Era Pandemi COVID-19

Hikmah di Balik Musibah

Salah satu hikmah di balik musibah COVID-19 adalah seluruh populasi dunia dengan status keragaman ekonomi dan penguasaan teknologinya, termasuk rakyat Indonesia yang sebelumnya tertinggal jauh dalam masyarakat informasi, untuk ditelusuri dan bekerja dengan berani.

Jika elite Indonesia, selama ini berwacana gencar tentang Revolusi Industri 4.0 dan fenomena Internet of Things (IOT), maka kondisi darurat kesehatan saat ini sedang meningkatkan peluang untuk menerapkan kebijakan teknologi informasi.

Dalam bidang kesehatan, pendidikan, relasi sosial, ekonomi rumah tangga (mikro), pengawasan keamanan, dan segala aspek yang membuat masyarakat bertahan di bawah tekanan wabah.

Maka itu, terlalu banyak kebijakan Jaminan sosial bagi warga yang terdampak COVID-19 yang memenangkan PHK (pembelian) melalui Kartu Pra Kerja, jika hanya menyediakan kursus pelatihan berbayar.

Persoalan utama ketenagakerjaan di era digital adalah modal kerja (termasuk alat komunikasi), jenis produk atau jasa yang bisa terserap pasar, dan jalur distribusi yang bisa menghubungkan produsen dengan konsumen terbuka.

Tak ada lagi monopoli di era digital, apalagi penindasan ekonomi oleh kekuatan pemodal, karena teknologi harus menjadi sarana pemeriksa peluang.

Penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), tidak hanya mengubah cara kerja organisasi dan interaksi antarpolitik dengan konstituen, melainkan juga model demokrasi dan profil kepengurusan yang akan mengemban amanat di masa depan.

Bila kondisi darurat ini berlangsung selama beberapa bulan, maka PKS, mungkin akan mengadakan pemilihan Raya untuk Anggota Majelis Syura periode 2020-2025 dan Musyawarah Nasional untuk menentukan kebijakan dan kepengurusan lima tahun yang akan datang, dengan telekonperensi.

PKS Pemira dan Munas adalah inti demokrasi internal serta forum mengumpulkan putusan tertinggi dalam partai.

Kiprah PKS di Era Pandemi

PKS tidak hanya fasih melontarkan kritik. Namun, telah memobilisasi seluruh sumber daya, bersama komponen masyarakat untuk #BersatuLawanCorona.

Anggota legislatif PKS tidak hanya sukarela mengambil gajinya beberapa bulan untuk dana solidaritas bencana, dilengkapi juga terjun langsung menyalurkan bantuan (masker dan sanitizer untuk warga, serta alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan).

Mengapa ada yang menolak untuk merawat jenazah korban positif atau PDP COVID-19.

Seperti Andi Hadi Ibrahim, anggota Fraksi PKS di DPRD Kota Makassar, yang meminta bantuan oleh RSUD lokal, sebagai koordinator penyelenggaraan jenazah sesuai standar COVID-19.

“Saya dan tim menjalankan amanah ini sebagai bagian dari tanggung jawab kepada konstituen dan bertanggung jawab. Kami tidak hanya merawat jenazah yang meninggal di rumah sakit, tetapi juga menerima pasien COVID-19 yang meninggal di rumah, dan selamat kebingungan atau kesulitan, ”tuturnya.

“Tugas kita selama ini mengatur aspirasi masyarakat, termasuk menjamin kesejahteraan hingga akhir hayat,” sambung Andi, yang diterima sebagai pengurus Ikatan Dai Indonesia (IKADI) Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Tim Terkait telah membentuk DPD PKS di Kota Solo dan Depok, berkolaborasi dengan Satgas COVID-19 pemerintah lokal.

Anggota PKS dari tenaga kesehatan, dokter, perawat, analis, dan lain-lain), bekerja di Puskesmas dan Rumah Sakit, menjadi benteng pertahanan terakhir bagi masyarakat.

Lebih banyak lagi kader dan simpatisan PKS yang menjadi Relawan di lembaga-lembaga kesejahteraan, bekerja dan bertaruh nyawa melayani warga.

PKS telah berpengalaman mengembangkan infrastruktur lewat:

• Gerakan Nasional Tanggap Bencana (Genta) sejak Tsunami Aceh (2004), 
• Gempa Yogyakarta (2006), 
• Gempa Sumatera Barat (2009), 
• Gunung Merapi dan longsor Wasior Papua (2010), 
• Kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan Barat / Tengah (2015-2017), 
• Gempa Palu (2018), dan 
• Gempa Sumbawa (2019). 
Mohon bantuan Dahlan Iskan, sangat bermanfaat bagi masyarakat untuk membantu penanggulangan wabah COVID-19, sesuai dengan kompetensinya.

Semisal Ahmad Alghozi Ramadhan yang dijuluki milenial nakal, karena berhasil membangun aplikasi FghtCovid19.id, untuk pelacakan (pelacakan) warga pelacakan COVID-19, yang digunakan oleh pemerintah provinsi Bangka Belitung.

Ada lagi ide Hafidz Ary Nurhadi, alumni Teknik Elektro ITB, dan juga Ketua Asrama Mahasiswa Masjid Salman, yang meminta kolam uji COVID-19 untuk kelompok besar warga yang didukung bersama. Namun, belum sempat di-implementasikan.

Sementara yang belum disorot luas adalah praktik langsung Arief Budi Witarto, pakar bioteknologi alumni Universitas Pertanian dan Teknologi Tokyo, sementara Direktur Sumbawa Sains dan Techno Park.

Ia menawarkan alat uji swab COVID-19 secara mandiri, dan bilik tes swab portabel. Inisiatif yang didukung penuh Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

Memungkinkan tes warga dengan COVID-19 lebih cepat dan efisien, bahkan bisa dilakukan hingga tingkat desa-kelurahan.

Sebagai kader PKS, Gubernur Zulkieflimansyah, sangat antusias mendukung teknologi demi menunjang kebijakan publik.

Platform Kebijakan Pembangunan PKS (2017), khusus di dalam sektor Pembangunan Kesehatan Paripurna, menyatakan salah satu kebijakan yang promotif-preventif adalah:

“Mengawasi dan mengendalikan potensi penyebaran virus, bakteri, parasit, serta vektor yang melibatkan kesehatan manusia dan lingkungan.”

Jelas, PKS tidak hanya berbicara tentang penerapan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) di tingkat individu, keluarga, dan masyarakat, juga menambahkan:

“Mendorong terwujudnya kemandirian, dan menjaminkan obat-obatan serta peralatan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau, dengan mengembangkan penelitian dan industri farmasi dalam negeri, serta mengendalikan dan mengendalikan impor obat dan bahan baku obat.”

Bahkan, platform PKS berbicara lebih jauh lagi mencoba menggalang kerja sama internasional dengan berbagai negara, lembaga kesehatan dunia, dan LSM lintas negara, untuk membahas masalah kesehatan global, membahas penyakit menular, degeneratif, HIV / AIDS, narkotika, dan kimia-biologi .

Salah seorang kader PKS, Anton Apriyantono, telah berpengalaman sebagai Menteri Pertanian RI (2004-2009) mengatasi flu burung yang diwarnai dengan nuansa ‘perang biologi’.

Entah partai-partai lain, apakah memiliki platform detail tentang kebijakan kesehatan yang juga menginstal pembangunan Sistem Kesehatan Nasional, sebagai salah satu pilar utama Pembangunan Nasional dan penyiapan SDM Kesehatan, melalui lembaga pendidikan yang profesional, berintegritas, dan berbudaya kerja unggul.

Jika PKS, saat ini bersuara lantang soal kelemahan kebijakan penanggulangan COVID-19, semata-mata karena PKS, ingin berkontribusi optimal untuk melindungi seluruh warga negara dari bahaya Virus Corona, tidak dapat dipindahkan dalam pemerintahan.

PKS tidak sedang mempolitisasi isu COVID-19 untuk kepentingan jangka pendek, tetapi mendorong agar kapasitas pemerintah lebih di-prioritaskan untuk penyelamatan warga, untuk penyelamatan ekonomi.

Sebab, ekonomi yang anjlok dapat dipulihkan, sementara warga yang meninggal, tidak dapat dihidupkan kembali.

Sikap tegas dan kritis PKS sepanjang 2014-2019, telah disetujui masyarakat, jadi pada pemilihan umum tahun 2019, PKS mendapat tambahan suara signifikan (11,5 juta pemilih atau 8,2 persen suara nasional), meningkat 1,4 persen total suara nasional, dibandingkan Pemilu 2014 (8,5 juta pemilih).

Jumlah kursi DPR RI yang diraih PKS, juga bertambah dari 40 menjadi 50 kursi. Bila kita cermati capaian politik PK / PKS sejak Pemilu 1999 (Lihat Tabel), maka lonjakan suara spektakuler diraih pada Pemilu 2004: dari 1,4 juta suara (1,2 persen) menjadi 8,3 juta atau 7,3 persen).

Namun dari aspek jumlah kursi DPR RI yang paling banyak menyelesaikan PKS pada Pemilu 2009, yaitu 57 kursi, untuk kursi DPR Provinsi, capaian PK / PKS selama dua peningkatan meningkat dari 26 kursi (1999), menjadi 199 kursi (2019).

Demikian pula untuk kursi DPRD Kota / Kabupaten meningkat 158 ​​kursi (1999), menjadi 1.219 kursi (2019).

PKS telah menjadi kekuatan nasional yang mengakar dan didukung masyarakat dari Sabang hingga Merauke.

Sebagai catatan pada periode 2014-2019, anggota PKS pernah memenangkan dan memimpin sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lany Jaya, Papua.

Kader PKS juga pernah menjadi Wakil Wali Kota Jayapura periode (2010-2015).

Imaji sebagian besar pengamat yang menyebut PKS sebagai partai Islam-konservatif yang eksklusif dan konservasi eksistensi NKRI telah gugur.

Meskipun perlu bantuan lebih serius untuk menampilkan wajah dan kinerja PKS, yang membumi di segenap wilayah Indonesia.

Ada lagi pengamat yang nyinyir, panggil PKS, kritis, karena tidak kebagian kue kekuasaan.

Pernyataan yang diambil fakta apa yang ada, padahal membalikkan sikap yang konsisten PKS, yang bila telah memilih sikap politik tertentu dalam pemilihan presiden dan dinyatakan kalah dalam Pemilu, maka berada di luar pemerintahan yang dianggap wajar.

Dari situ dapat dibangun demokrasi yang sehat dan sportif. Konsekuensi yang tidak perlu disesali PKS atau di-salah-persepsikan oleh pihak lain.

Dari hasil Pemilu 2004 dan 2019, sebaliknya terlihat mendukung publik untuk PKS semakin luas dan melonjak, kompilasi menuju luar pemerintahan, dan benar-benar menyuarakan aspirasi rakyat.

Kritis terhadap jalannya pemerintahan, tidak mengurangi komitmen PKS untuk mempertahankan NKRI dan menegakkan keadilan serta kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Capaian Politik PK dan PKS

Uniknya, sejak awal berdiri PK, menentang berkoalisi dalam pemerintahan merupakan pilihan rasional.

Pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001), kader PK (Nur Mahmudi Ismail) ditunjuk sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI.

Masa kepemimpinan yang singkat mengumumkan kinerja Menteri asal PK menggentarkan para koruptor, karena Nur Mahmudi, berhasil mengusir penyimpangan dana reboisasi yang memudahkan konglomerat pendukung regim Soeharto.

Namun, kompilasi ditawari Megawati Soekarnoputeri, untuk bergabung dalam Kabinet Gotong Royong (2001-2004), PK (kemudian menjadi PKS), memilih untuk mendukung dari luar kabinet.

Itu pilihan sadar, hasil pertemuan Majelis Syura, bukan sikap emosional, dan dibenarkan oleh UUD NRI 1945, karena pemerintahan presidensial harus ada yang mendukung, agar tidak menjadi otoriteran.

Kita sudah berpengalaman pada masa Soekarno (Orde Lama) dan juga Soeharto (Orde Baru), dan tidak ingin mengulangi kesalahan politik yang serupa.

Pada masa pemerintahan SBY dua periode (2004-2014), PKS bergabung dalam pemerintahan dengan portofolio beragam:

• Menteri Pertanian, 
• Menteri Pemuda dan Olahraga, 
• Menteri Perumahan Rakyat, 
• Menteri Negara Riset dan Teknologi, 
• Menteri Komunikasi dan Informatika, dan 
• Menteri Sosial. 
Publik dapat mengkritisi kinerja pejabat eksekutif dari PKS, tetapi publik memiliki keunggulan tersendiri.

Dalam bidang pertanian, Menteri asal PKS, telah memulihkan swasembada dan memulihkan impor bahan pangan, karena dimusuhi oleh banyak importir pemburu rente.

Dalam bidang sosial, Menteri dari PKS menyetujui kebijakan terpadu untuk penanggulangan kemiskinan dengan basis data yang telah terverifikasi. Program itu kemudian menjadi andalan pemerintahan Joko Widodo.

Di samping itu, kader PKS juga ada yang meminta masyarakat menjadi Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, atau para wakilnya.

Gubernur Jawa Barat selama dua periode (Ahmad Heryawan, 2008-2018) dan Gubernur Sumatera Barat selama dua periode (Irwan Prayitno, 2010-2020) menjadi bukti, tokoh-tokoh muda daerah dapat berpretasi di panggung nasional.

Capaian serupa saat ini sedang dijalani Zulkieflimansyah sebagai Gubernur NTB (2018-2023).

Sebenarnya, ada tokoh senior PKS, Abdul Gani Kasuba, yang menjadi Gubernur Maluku Utara (2014-2019).

Namun, pada periode kedua (2019-2024), AGK bergabung dengan PDIP. Ujian konsistensi sikap politik tidak luput juga menimpa tokoh PKS.

Resep merawat komitmen dan membangun kredibilitas publik menyelesaikan kader PKS, yang menjadi Wakil Wali Kota Salatiga selama dua periode (2011-2021), Muhammad Haris.

“Masa depan PKS dibangun pada komitmen pimpinan dan pengurus partai serta kader, untuk selalu hadir dalam membangun umat, bangsa, dan negara,” tuturnya.

“Dalam sejarah panjang PKS, salah satu kunci utama kekuatannya ada pada pembinaan dan kedisiplinan kader partai. Semua kader bergerak dari lini akar rumput ke tingkat elite. PKS harus hadir memberikan solusi dan mewujudkan solidaritas nasional, guna melayani masyarakat, ”sambung Haris.

Salah satu prestasi Pemerintah Kota Salatiga adalah memenangkan angka kemiskinan (4,7 persen), dan menjadi kota paling toleran se-Indonesia, selama tiga tahun bertemu-turut.

Tokoh PKS, sekali lagi menjadi salah satu tidak perekat nasionalisme Indonesia.

Namun, yang harus disadari dan diperbaiki, anggota PKS adalah manusia biasa, sehingga wajar jika khilaf atau terpeleset.

Kewajaran itu membuat tokoh PKS, tidak bertanggung jawab untuk kehidupan warga akar rumput.

Kesederhanaan tokoh PKS, bisa dilihat dari sosok Miswan, anggota DPRD Kabupaten Pangandaran.

Miswan bekerja sebagai nelayan dengan latar belakang pendidikan tamat SMA. Ia percaya menjadi wakil rakyat, benar-benar mendukung akar rumput dan struktur PKS, tidak mendukung politik uang.

Saat ini, dalam kondisi wabah, dibahas seluruh gajinya habis untuk memenuhi konstituen di wilayah selatan Jawa Barat.

Lalu, bagaimana ia menafkahi anak-tahu? Pada hari-hari tertentu, dia harus pergi untuk keperluan keluarga di rumah.

“Kami baru saja berkunjung ke Kalipucang (perbatasan wilayah Jabar-Jateng) untuk mengetahui kondisi masyarakat di sana. Saya sendiri yang menyopiri, ”kata yang dihubungi melalui WhatsApp.

Miswan mendorong Bupati Pangandaran, agar mengerahkan segala daya untuk membantu warga terdampak COVID-19 yang memprihatinkan, karena dia sendiri merasakan akibatnya langsung.

Wajah masa depan PKS, juga terlihat dengan bergabungnya banyak figur milenial dalam gerakan politik bermartabat.

Salah satunya Ismail Bahtiar (27 tahun) yang terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan (2019-2024).

“Saya terjun ke politik benar-benar tanpa modal besar. Saya bersama beberapa kawan, merintis pemula dan sukses kerja, wirausaha, sejak mahasiswa, ”katanya.

“Modal sosial dan keterampilan yang saya manfaatkan, untuk menjaring konstituen melalui media virtual. Ternyata pemilih muda dan milenial sangat potensial di Sulsel, jadi harus bertanggung jawab kami untuk mengembangkan potensinya untuk kemajuan daerah, ”lanjut Ismail.

Pengalaman serupa, dibuktikan Nur Agis Aulia (28 tahun). CEO Jawara Farm yang terpilih sebagai anggota Fraksi PKS DPRD Kota Serang.

Agis merupakan alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), yang mudik ke kampung halaman, untuk menjadi Agropreneur Muda dengan membangun komunitas Pak Tani Digital.

Prestasi Agis, mengharapkan banyak pihak hingga diundang khusus dalam acara unjuk wicara Kick Andy Heroes.